Serap Aspirasi Warga Lohbener, Ono Surono Fokus Dorong Infrastruktur dan Ekonomi Desa
Indramayu – Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tengah melaksanakan agenda Reses II Tahun Sidang 2025–2026 di daerah pemilihan masing-masing. Salah satunya, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, yang turun langsung menemui warga Desa Lanjan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Rabu (26/2/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat. Tokoh desa, petani, pelaku UMKM, hingga perangkat desa hadir dan secara bergantian menyampaikan aspirasi serta persoalan yang dihadapi warga.
Dalam pertemuan itu, Ono Surono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa reses bukan sekedar agenda formalitas, melainkan sarana strategis untuk menyerap dan memperjuangkan kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui reses ini, kami ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan warga. Semua aspirasi akan kami bawa dan perjuangkan dalam pembahasan program di tingkat provinsi,” tegasnya.
Berbagai isu muncul dalam dialog tersebut. Mulai dari persoalan saluran air yang menjadi kewenangan BBWS melalui program RIMS yang hingga kini belum tuntas, perbaikan jalan desa dan jalan usaha tani, hingga persoalan lama terkait ganti rugi pelebaran jalan nasional di Kecamatan Lohbener.
Ono Surono mengungkapkan bahwa persoalan ganti rugi tersebut bahkan sudah muncul dari tahun 2007 lalu saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu.
“Permasalahan ini sudah cukup lama dan ternyata sampai sekarang belum selesai. Tentu aspirasi yang tadi disampaikan akan kita perjuangkan. Nanti akan kita diskusikan dan putuskan bersama-sama dengan pemerintah serta pihak yang berwenang,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan yang efektif harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, setiap program diharapkan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Warga Desa Lanjan pun berharap hasil reses ini tidak berhenti sebatas catatan, melainkan segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret. Mereka meyakini bahwa pembenahan infrastruktur, dukungan sektor pertanian, serta penguatan UMKM akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui reses ini, aspirasi warga diharapkan dapat terakomodasi secara optimal dan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. (Wira)