Lensa Today - Aksi demonstrasi penolakan proyek revitalisasi tambak pantura di Kabupaten Indramayu yang digelar Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), Kamis (2/4/2026), berakhir ricuh. Massa aksi meluapkan kekecewaan dengan melakukan aksi lempar botol minuman kemasan hingga merusak pagar dan sejumlah fasilitas umum di sekitar lokasi aksi dan alun-alun Indramayu.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat pemberitahuan resmi yang dilayangkan KOMPI kepada aparat kepolisian. Dalam surat itu, massa yang diperkirakan mencapai sekitar 3.100 orang dari empat kecamatan tujuh desa melakukan long march dari kawasan Kuliner Cimanuk menuju Pendopo Indramayu, dengan tuntutan utama menolak proyek revitalisasi tambak pantura.
Kericuhan dipicu oleh kekecewaan massa karena Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tidak dapat menemui perwakilan peserta aksi untuk melakukan audiensi secara langsung diruang Ki Tinggil Pendopo Indramayu.
Ketua KOMPI, H. Darsam, menyampaikan kekecewaannya atas sikap pemerintah daerah. Ia menegaskan, jika tuntutan masyarakat tidak direspons, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kalau tidak bisa membatalkan revitalisasi tambak, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Pembina KOMPI, Juhadi Muhammad, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal aspirasi para petani tambak hingga ke tingkat pusat.
“Kami akan membawa persoalan ini ke DPR RI, bahkan ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ini menyangkut kehidupan masyarakat yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari tambak,” ujarnya.
Menurutnya, proyek revitalisasi tersebut dinilai berpotensi merampas mata pencaharian masyarakat pesisir. Ia menyebut, ribuan petani tambak dari tujuh desa yang selama ini mengelola lahan secara turun-temurun terancam kehilangan pekerjaan.
Dalam audiensi yang sempat dilakukan, perwakilan massa memilih walk out karena tidak adanya kehadiran kepala daerah sebagai pengambil keputusan. Massa menilai pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi konkret, mengingat sebelumnya telah dilakukan beberapa kali pertemuan tanpa perkembangan berarti.
“Hari ini kami memilih keluar dari audiensi. Sudah tiga kali pertemuan, tapi tidak ada hasil. Kami minta pencabutan MoU proyek ini,” ungkapnya.
Pihaknya juga menyoroti proses pematokan lahan yang dinilai dilakukan tanpa sosialisasi dan tanpa persetujuan masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi proyek nasional tersebut jika justru menimbulkan dampak sosial berupa meningkatnya pengangguran dan kemiskinan baru di wilayah pesisir.
Aksi ini menjadi sinyal kuat meningkatnya ketegangan antara masyarakat pesisir dan pemerintah terkait rencana revitalisasi tambak pantura di Indramayu.
Pena | By. | Tedy |
Editor | By. | Tedy |
Foto / Video | By. | Redaksi |