Lensa Today - Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) mendatangi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Diskimrum) Kabupaten Indramayu untuk mempertanyakan sekaligus mengklarifikasi besaran kerugian akibat insiden unjuk rasa pada 2 April 2026 lalu.
Kedatangan perwakilan KOMPI sebanyak 7 orang ini juga menjadi bentuk tanggung jawab moral atas kerusakan fasilitas yang terjadi saat aksi berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, pihak Diskimrum menyampaikan hasil pendataan kerugian yang disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim dihalaman pendopo (2/4) yang ditaksir mencapai sekitar Rp100 juta.
Perwakilan KOMPI, Bung Hatta, menegaskan bahwa pihaknya siap bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
“Kami datang ke sini untuk mempertanyakan beberapa kerugian yang terjadi pada insiden 2 April kemarin. Dan sekali lagi, atas nama Korjung, kami siap bertanggung jawab untuk mengganti dan memperbaiki apa yang telah rusak,” ujar Bung Hatta.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima rincian perhitungan kerugian dari kepala dinas terkait dan berkomitmen untuk segera menindaklanjutinya.
“Kami baru saja menerima hitung-hitungan, kurang lebih Rp100 juta. Itu akan kami perbaiki. Kami siap, sangat siap untuk bertanggung jawab,” tegasnya.
Meski demikian, Bung Hatta juga menegaskan bahwa komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir tidak akan surut.
“Kami tidak akan berhenti. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, ia juga menyinggung perbandingan dengan peristiwa serupa di daerah lain ialah Kabupaten Pati yang dinilai tidak mendapatkan tuntutan ganti rugi dari pemerintah.
“Ini juga jadi catatan. Ketika ada kejadian di daerah lain dengan massa yang jauh lebih besar dan kerusakan lebih banyak, tidak ada tuntutan seperti ini. Tapi di Indramayu justru diminta ganti rugi. Namun demikian, kami tetap siap bertanggung jawab,” katanya.
Usai dari Diskimrum, perwakilan KOMPI langsung memenuhi undangan DPRD Kabupaten Indramayu untuk melakukan audiensi lanjutan terkait tuntutan mereka, termasuk rencana kebijakan yang dinilai berdampak pada masyarakat pesisir.
Dalam kesempatan itu, Bung Hatta juga menyinggung komunikasi dengan pemerintah daerah yang dinilai belum berjalan optimal.
“Intinya kami hanya ingin kejelasan. Apa yang menjadi keinginan pemerintah, kami siap berdialog. Tapi jangan sampai aspirasi masyarakat diabaikan,” ujarnya.
KOMPI berharap, melalui pertemuan dengan DPRD, akan ada titik temu antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga persoalan yang memicu aksi unjuk rasa tidak kembali terulang.
"Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir Indramayu." Tutupnya.
Pena | By. | Tedy |
Editor | By. | Tedy |
Foto / Video | By. | Redaksi |