Lensa Today - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat bersama Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menyatakan sikap tegas menolak program revitalisasi tambak yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu.
Penegasan sikap tersebut disampaikan dalam kegiatan rembuk pesisir bertema “Memperkuat Barisan Rakyat Menghadapi Dampak Proyek Strategis Nasional” yang digelar bersama masyarakat pesisir di Indramayu bertempat di Desa Cangkring Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu, Kamis (14/5/2026).
Kegiatan itu dihadiri masyarakat terdampak, yakni Desa Lamaran Tarung, Cangkring, dan Cemara Wetan di Kecamatan Cantigi, serta Desa Pabean Ilir, Pasekan, Totoran, dan Karanganyar Ilir di Kecamatan Pasekan.
Koordinator Umum KOMPI, Hatta, mengatakan berdasarkan hasil konsolidasi dan edukasi yang dilakukan bersama masyarakat korban revitalisasi tambak Pantura, mayoritas warga hingga saat ini masih tetap menolak keras program tersebut.
Menurutnya, masyarakat pesisir menilai program revitalisasi tambak justru berpotensi merampas hak hidup para petani tambak dan nelayan yang selama ini menggantungkan ekonomi keluarga dari kawasan pesisir.
“Berdasarkan hasil konsolidasi bersama KOMPI, WALHI, dan Siklus, masyarakat tetap menolak program revitalisasi tambak Pantura. Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena masyarakat merasa hak hidup dan ruang kelolanya terancam,” ujar Hatta.
Ia menegaskan, apabila program PSN tersebut tetap dipaksakan berjalan, maka masyarakat pesisir akan terus melakukan perlawanan.
“Kalau PSN tetap dilaksanakan, kami akan tetap melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Bahkan kami bakal melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi di pusat,” tegasnya.
Hatta menyebut pihaknya kini menggandeng WALHI Jawa Barat sebagai mitra advokasi dalam perjuangan masyarakat pesisir menghadapi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat kecil.
“Kami menggandeng WALHI sebagai mitra advokasi untuk berjuang melawan kedzaliman pemerintah yang akan merampas hak masyarakat pesisir,” katanya.
Dalam forum tersebut, Hatta juga menyinggung persoalan pengelolaan lahan tambak oleh Perhutani di wilayah Indramayu. Ia menilai selama ini para petani tambak hanya dijadikan objek pungutan tanpa kejelasan status hak atas lahan yang mereka garap.
Menurutnya, kondisi berbeda justru terjadi di Kabupaten Karawang, di mana masyarakat berhasil memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang sebelumnya diklaim sebagai kawasan Perhutani.
“Di Karawang masyarakat bisa memperjuangkan hak tanahnya hingga menjadi milik mereka. Sementara di sini masyarakat terus diminta membayar, tetapi tidak jelas alirannya sampai ke pemerintah pusat atau tidak,” ujarnya.
Hatta bahkan menduga terdapat indikasi pungutan liar dalam pengelolaan pembayaran yang selama ini dilakukan masyarakat kepada pihak terkait.
“Karena selama ini mereka bayar juga tidak pernah sampai ke pemerintah pusat. Jadi ada sedikit indikasi bahwa itu pungli,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hatta mengungkapkan bahwa gerakan penolakan terhadap revitalisasi tambak kini tidak hanya dilakukan masyarakat Indramayu. Pihaknya telah membentuk koalisi masyarakat pesisir Pantura Jawa Barat yang melibatkan wilayah Bekasi, Karawang, Subang, hingga Indramayu.
Koalisi tersebut, kata dia, dibentuk untuk memperkuat perjuangan masyarakat pesisir dalam menghadapi proyek-proyek yang dinilai mengancam ruang hidup rakyat.
“Kita sudah bersatu membentuk koalisi masyarakat Pantura Jawa Barat. Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu bersama-sama melakukan perlawanan dan akan menuju Istana,” pungkasnya.
Pena | By. | Tedy |
Editor | By. | Tedy |
Foto / Video | By. | Redaksi |