Lensa Today - Ratusan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura menggelar aksi unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (04/05/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes atas tingginya harga serta sulitnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non subsidi yang dinilai semakin memberatkan aktivitas melaut.
Sejak pagi, para nelayan berkumpul di kawasan pelabuhan dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga solar serta memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Kondisi yang tidak menentu ini, menurut mereka, telah berdampak langsung terhadap menurunnya aktivitas penangkapan ikan.
Sejumlah kapal perikanan bahkan terlihat bersandar dan tidak beroperasi akibat keterbatasan BBM. Situasi ini tidak hanya mengancam pendapatan nelayan, tetapi juga mengguncang roda perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menegaskan bahwa lonjakan harga solar industri yang cukup signifikan, ditambah dengan pasokan yang terbatas, menjadi persoalan serius, terutama bagi nelayan dengan kapal berkapasitas di atas 30 Gross Ton (GT).
“Tanpa BBM, nelayan tidak bisa melaut. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal keberlangsungan hidup. Kami butuh kepastian agar ekonomi tetap berjalan,” ujarnya di sela-sela aksi.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi ini telah menimbulkan efek domino di wilayah pesisir. Mulai dari penumpukan kapal di Pelabuhan Perikanan Karangsong, meningkatnya angka pengangguran, hingga menurunnya minat investasi di sektor perikanan tangkap.
Selain persoalan BBM, para nelayan turut menyoroti belum adanya kebijakan harga khusus untuk solar non subsidi bagi nelayan, lemahnya peran pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga ikan, serta minimnya dukungan fasilitas pasca produksi di pelabuhan.
Dalam aksinya, Gerakan Nelayan Pantura menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pemberian harga khusus BBM non subsidi bagi nelayan kapal di atas 30 GT, stabilisasi harga ikan secara nasional, serta peninjauan ulang regulasi zonasi pelabuhan pangkalan yang dinilai belum berpihak pada nelayan.
Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar aktivitas melaut dapat kembali normal. Mereka menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir yang harus dijaga keberlangsungannya.
“Laut adalah sumber kehidupan kami. Kami ingin ada solusi nyata, bukan sekadar janji,” tegas Kajidin.
Aksi berlangsung tertib dan damai, namun menjadi simbol kuat kegelisahan nelayan Pantura terhadap tekanan biaya operasional yang semakin tinggi. Sebagai bentuk keseriusan, Gerakan Nelayan Pantura juga telah mengirimkan surat permohonan penetapan harga BBM non subsidi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Surat tersebut telah diterima oleh Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Indramayu, Asep Abdul Mukti, di Pendopo Indramayu sebagai tindak lanjut aspirasi para nelayan.
Pena | By. | Tedy |
Editor | By. | Tedy |
Foto / Video | By. | Redaksi |