Ditanya Soal Pengganti Wabup Indramayu, PKS Pilih Hormati Proses Hukum


 Lensa Today : Indramayu – Dinamika politik di Kabupaten Indramayu menyusul proses hukum yang menjerat Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, menjadi perhatian publik. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kemungkinan pengisian jabatan wakil bupati apabila yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugasnya.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu menegaskan belum ingin membahas sosok pengganti Wakil Bupati. PKS memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kabupaten Indramayu, H. Ruswa, M.Pd.I., Selasa (27/10/2026).

Menurut Ruswa, H. Syaefudin merupakan figur yang diusung melalui koalisi partai politik, termasuk PKS. Karena itu, pihaknya memahami munculnya pertanyaan publik mengenai sikap partai terhadap kemungkinan pengisian jabatan wakil bupati.

Meski demikian, ia menilai pembicaraan mengenai kursi pengganti wakil bupati belum tepat dilakukan saat proses hukum masih berlangsung.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita juga tidak tahu karena beliau bahkan belum disidangkan. Bisa jadi di persidangan vonisnya bebas," ujar Ruswa.

Ia menambahkan, PKS merasa kurang etis jika saat ini membicarakan pengganti wakil bupati, sementara Syaefudin masih menghadapi proses hukum. PKS, lanjutnya, mendoakan agar yang terbaik diberikan kepada Syaefudin beserta keluarganya.

Menanggapi berbagai desas-desus politik yang berkembang, termasuk kabar adanya pihak yang mulai melakukan manuver hingga tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS maupun berupaya menjalin komunikasi dengan Bupati Indramayu, Ruswa menegaskan bahwa PKS memiliki mekanisme organisasi yang harus dipatuhi.

Menurutnya, setiap keputusan strategis partai, termasuk terkait pengusungan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, harus melalui proses dan tahapan yang telah ditetapkan. Mekanisme tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.

"Presiden PKS saat ini, Bapak H. Al Muzammil Yusuf, sangat menghormati mekanisme struktural dan musyawarah. Beliau tidak menyukai pemotongan kompas kebijakan yang sudah disepakati di bawah secara sepihak," tegasnya.

Karena itu, Ruswa menilai berbagai spekulasi mengenai sosok pengganti wakil bupati sebaiknya tidak berkembang menjadi polemik sebelum terdapat kepastian hukum dan kejelasan mengenai mekanisme pengisian jabatan tersebut.

Ketika ditanya mengenai langkah PKS apabila proses hukum terhadap Syaefudin berujung pada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Ruswa menjelaskan bahwa pengisian jabatan wakil bupati harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan bahwa pembahasan mengenai penggantian jabatan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan spekulasi atau perkembangan proses hukum yang belum berkekuatan hukum tetap.

Selain kepastian hukum, mekanisme pengisian jabatan juga harus memperhatikan ketentuan mengenai sisa masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, menurutnya, seluruh persyaratan hukum harus dipastikan terlebih dahulu sebelum langkah politik terkait penggantian wakil bupati dibahas lebih jauh.

Ruswa juga mengimbau masyarakat Indramayu agar tidak terburu-buru menghakimi seseorang berdasarkan opini, asumsi, maupun persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada lembaga peradilan untuk memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, sikap menghormati proses hukum penting untuk menjaga situasi politik tetap kondusif sekaligus memastikan hak setiap orang tetap dihormati.

Sementara itu, terkait penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indramayu di tengah kondisi Wakil Bupati yang belum dapat menjalankan tugas secara normal, Ruswa menyatakan optimistis roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Ia meyakini Bupati Indramayu mampu menjalankan amanah pemerintahan dengan dukungan seluruh perangkat daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

"Saya yakin Pak Bupati bisa menjalankan amanah dengan baik. Meskipun mungkin tidak didampingi sementara oleh Pak Wabup, sistem pemerintahan daerah tetap berjalan. Perangkat daerah di bawah kepemimpinan Pak Sekda harus bekerja maksimal membantu bupati merealisasikan visi-misi dalam RPJMD dan RKPD agar roda pemerintahan berjalan optimal," pungkasnya.

Dengan sikap tersebut, PKS Indramayu menegaskan bahwa fokus saat ini adalah menghormati proses hukum yang berjalan serta memastikan pemerintahan daerah tetap berfungsi secara optimal, sementara pembahasan mengenai pengganti wakil bupati belum menjadi agenda yang ingin didorong oleh partai.

Pena
By.
Tedy
Editor
By.
Redaksi
Foto / Video
By.
Redaksi
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak