Komisi II DPRD Indramayu Soroti Dugaan Manipulasi Surat Panggilan Cerai, Imron Rosadi: Jangan Ada Korban Berikutnya


 Lensa Today : INDRAMAYU – Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti dugaan manipulasi pengiriman surat panggilan sidang perceraian yang dikhawatirkan merugikan masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, S.Pd.I., meminta persoalan tersebut ditelusuri secara menyeluruh agar hak masyarakat dalam proses hukum tetap terlindungi dan kejadian serupa tidak terulang.

Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu dengan pihak Pengadilan Agama Indramayu, menyusul pengaduan seorang warga yang mengaku tidak mengetahui proses gugatan cerai yang diajukan istrinya hingga perkara tersebut diputus pengadilan.

Imron menjelaskan, berdasarkan pengaduan yang diterima, warga tersebut mengaku baru mengetahui status perceraiannya setelah diberi tahu oleh istrinya untuk mengambil akta cerai di Pengadilan Agama. Ia mengaku tidak pernah menerima surat panggilan sidang maupun mengetahui jalannya persidangan sejak awal hingga perkara diputus.

“Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Ada masyarakat yang beraudiensi dengan kami karena merasa dirugikan. Dia mengaku digugat cerai oleh istrinya sampai perkara diputus pengadilan, tetapi dirinya tidak mengetahui prosesnya. Tiba-tiba diberi tahu untuk mengambil akta cerai,” ujar Imron.

Dalam pembahasan bersama Pengadilan Agama Indramayu, Komisi II DPRD turut menelusuri persoalan pengiriman surat panggilan melalui PT Pos Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, surat tersebut tercatat telah terkirim dalam sistem, disertai dokumentasi foto penerima.

Namun, hasil pengecekan silang yang disampaikan kepada Imron memunculkan dugaan ketidaksesuaian antara dokumentasi penerimaan surat dan kondisi sebenarnya. Foto penerima yang tercantum dalam sistem diduga bukan orang yang dituju. Bahkan, terdapat informasi bahwa surat tersebut belum diserahkan kepada penerima dan masih berada di kantor pos.

“Menurut informasi yang kami terima, surat panggilan itu tercatat sudah sampai di sistem PT Pos, lengkap dengan foto. Tetapi setelah dicek, foto penerimanya diduga bukan yang bersangkutan. Ada keterangan bahwa surat tersebut sebenarnya belum diantarkan, tetapi dalam sistem dilaporkan sudah terkirim,” ungkapnya.

Imron menegaskan, informasi tersebut masih perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku. Ia tidak ingin menyimpulkan adanya pelanggaran ataupun menuduh pihak tertentu sebelum tersedia bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, ia menilai persoalan itu perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti proses hukum yang berkaitan langsung dengan status perkawinan mereka.

“Kalau memang surat panggilan tidak sampai kepada yang bersangkutan, tentu ini harus ditelusuri. Jangan sampai masyarakat menjadi korban praktik yang tidak benar. Kami ingin prosedur hukum dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak dimanipulasi,” tegasnya.

Imron juga mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan pihak yang mengondisikan pengiriman surat panggilan. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, seorang kurir disebut pernah mendapat telepon dari seseorang yang meminta agar surat tertentu tidak diserahkan kepada penerima, meskipun dalam sistem pengiriman tercatat telah terkirim.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa informasi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Menurutnya, dugaan tersebut harus diperiksa oleh pihak berwenang melalui proses pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, termasuk dugaan pemalsuan dokumentasi atau manipulasi status pengiriman surat, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH).

“Kalau memang ada unsur pidana, silakan ditempuh jalur hukum. Harus ada pembuktian, tidak bisa kita langsung menuduh siapa pun. DPRD memiliki keterbatasan untuk membuktikan persoalan tersebut, sehingga perlu ditangani oleh lembaga yang berwenang,” katanya.

Sementara itu, Panitera Muda II Pengadilan Agama Indramayu, Tohayudin, meluruskan istilah cerai online yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, istilah yang tepat adalah persidangan perkara secara elektronik, yang penerapannya tidak terbatas pada perkara perceraian.

“Perlu saya tegaskan bahwa sebenarnya tidak ada istilah cerai online. Yang ada adalah persidangan perkara secara elektronik. Sistem ini berlaku untuk semua jenis perkara, bukan hanya perceraian, tetapi juga perkara waris, wakaf, dan perkara lainnya,” jelas Tohayudin.

Ia menerangkan, persidangan elektronik merupakan bagian dari pengembangan pelayanan peradilan. Melalui sistem tersebut, sejumlah proses administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait pengaduan warga yang mengaku tidak pernah menerima surat panggilan sidang perceraian, Tohayudin menyatakan bahwa berdasarkan administrasi Pengadilan Agama Indramayu, pemanggilan dalam perkara tersebut telah dilakukan sesuai hukum acara.

Menurutnya, relaas atau surat panggilan tercatat dalam administrasi perkara. Ia menyebut seluruh ketentuan hukum acara telah dipenuhi sehingga perkara tersebut dapat diputus.

“Berdasarkan administrasi yang kami miliki, relaas atau surat panggilan telah tercatat dan seluruh ketentuan hukum acara telah dipenuhi sehingga perkara tersebut dapat diputus,” ujarnya.

Tohayudin menjelaskan, apabila pihak yang bersangkutan keberatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, tersedia upaya hukum yang dapat dipertimbangkan sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan.

Ia menyebut peninjauan kembali (PK) sebagai salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

“Kami mempersilakan pihak yang bersangkutan menggunakan jalur hukum tersebut agar persoalan ini dapat diselesaikan berdasarkan putusan dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Mahkamah Agung,” katanya.

Selain persoalan surat panggilan, Tohayudin turut menanggapi isu dugaan adanya saksi joki atau saksi yang dibayar dalam perkara perceraian. Ia mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan penilaian terhadap dugaan praktik yang disebut terjadi di luar persidangan.

Menurutnya, kewenangan Pengadilan Agama berkaitan dengan pemeriksaan perkara di persidangan, termasuk menilai keterangan saksi yang disampaikan secara resmi di hadapan majelis hakim dan dituangkan dalam putusan.

“Kami tidak dapat mengomentari bagaimana pihak-pihak mempersiapkan saksi di luar persidangan. Kewenangan kami berkaitan dengan pemeriksaan perkara di persidangan, termasuk keterangan saksi yang disampaikan secara resmi di hadapan majelis hakim dan dituangkan dalam putusan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pengadilan Agama tetap berpedoman pada hukum acara dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, apabila terdapat persoalan teknis dalam penyampaian surat panggilan, termasuk surat yang tercatat terkirim tetapi diduga tidak diterima oleh pihak yang dituju, hal tersebut perlu diklarifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas proses pengiriman.

Tohayudin berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia agar seluruh pihak memperoleh kepastian hukum.

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, sehingga semua pihak memperoleh kepastian hukum dan tidak hanya berlarut-larut dalam perdebatan,” pungkasnya.

Menanggapi penjelasan pihak Pengadilan Agama, Imron menilai perbedaan keterangan mengenai administrasi pemanggilan dan dugaan tidak diterimanya surat oleh pihak yang berperkara perlu ditelusuri lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak terkait, termasuk pihak yang menangani pengiriman surat, dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mencegah munculnya kesimpulan sepihak.

Ia juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses persidangan agar segera meminta penjelasan kepada pengadilan dan berkonsultasi mengenai upaya hukum yang tersedia.

Menurut Imron, setiap proses perkawinan dan perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak setiap warga untuk memperoleh kepastian hukum harus dihormati, termasuk hak untuk mengetahui proses perkara yang menyangkut status perkawinannya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami tidak ingin ada korban berikutnya. Hak masyarakat harus dilindungi, tetapi semuanya tetap harus melalui prosedur hukum yang benar. Pernikahan dan perceraian merupakan hak masing-masing warga negara, sehingga prosesnya harus jelas dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan,” pungkas Imron.

Pena
By.
Tedy
Editor
By.
Redaksi
Foto / Video
By.
Redaksi
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak