BK DPRD Indramayu Panggil Kusnadi, Klarifikasi Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan


 Lensa Today : Indramayu – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Indramayu meminta keterangan Kusnadi, Kepala Perwakilan Jawa Barat Fakta Hukum News, terkait pengaduan dugaan pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, dan perbuatan tercela yang diduga melibatkan anggota DPRD Kabupaten Indramayu berinisial HD.

Permintaan keterangan tersebut tertuang dalam surat resmi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu tertanggal 26 Oktober 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Kusnadi itu, BK menjadwalkan klarifikasi pada Selasa (27/10/2026), pukul 13.00 WIB, bertempat di ruang kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu.

Surat tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas surat pengaduan Kusnadi yang sebelumnya disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan Badan Kehormatan. Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, serta perbuatan tercela anggota DPRD.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, Sutaryono, M.Pd., menjelaskan bahwa permintaan keterangan tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti laporan yang masuk sekaligus memperoleh penjelasan dari pihak pelapor.

Menurut Sutaryono, proses klarifikasi diperlukan untuk memperjelas persoalan yang diadukan dan memastikan informasi yang disampaikan dapat ditelaah lebih lanjut.

“Barusan kami mengundang Pak Kusnadi dari media Fakta Hukum News yang sudah mengadukan persoalan ini. Sifatnya hanya klarifikasi, untuk meluruskan dan memastikan apakah informasi yang diadukan itu benar atau tidak,” ujar Sutaryono.

Dalam proses klarifikasi, salah satu persoalan yang dibahas berkaitan dengan dugaan keterkaitan anggota dewan berinisial HD dengan perusahaan berinisial CV AL, termasuk persoalan pekerjaan proyek dan keberadaan alat yang digunakan dalam pekerjaan tertentu.

Sutaryono menjelaskan, berdasarkan keterangan yang diterimanya, pihak yang bersangkutan menyatakan bahwa perusahaan tersebut bukan lagi miliknya sejak 2016. Sementara itu, mengenai proses pemenangan tender, pihak yang diklarifikasi membantah adanya keterkaitan langsung dengan dirinya.

“Menurut keterangan yang disampaikan, tender sekarang melalui aplikasi sehingga bisa diikuti oleh siapa saja,” jelasnya, merujuk pada penjelasan pihak yang diklarifikasi.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan alat-alat yang digunakan untuk pekerjaan proyek dan disebut keluar-masuk dari rumah pihak yang bersangkutan.

Menurut Sutaryono, kepemilikan alat-alat tersebut diakui. Namun, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, alat-alat itu disewakan kepada pihak lain.

“Memang diakui barang itu miliknya, tetapi menurut keterangannya, barang tersebut disewakan. Jadi, keberadaan alat itu dijelaskan sebagai bagian dari kegiatan penyewaan,” katanya.

Meski demikian, keterangan tersebut merupakan penjelasan dari pihak yang diklarifikasi dan belum dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan yang disampaikan pelapor. Hubungan antara kepemilikan alat, kegiatan penyewaan, perusahaan yang disebut dalam pengaduan, serta pekerjaan proyek masih perlu ditelaah berdasarkan bukti dan dokumen yang relevan.

Sutaryono juga menjelaskan bahwa Badan Kehormatan memiliki batas kewenangan dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan anggota DPRD. Apabila terdapat dugaan persoalan administrasi atau teknis pekerjaan proyek yang berada di luar kewenangan BK, pengaduan dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang, termasuk Inspektorat.

“Kalau terkait kualitas pekerjaan atau persoalan teknis proyek, itu bukan kewenangan BK. Silakan disampaikan kepada instansi yang berwenang apabila masih ada hal yang perlu dipersoalkan,” ujarnya.

Terkait informasi lain yang beredar mengenai pernyataan pihak yang bersangkutan soal pekerjaan proyek yang diperolehnya, Sutaryono mengatakan tidak dapat memastikan kebenarannya karena informasi tersebut tidak menjadi bagian dari materi klarifikasi yang diketahuinya.

“Pada saat diklarifikasi di hadapan saya, yang bersangkutan menjawab pertanyaan yang diajukan. Adapun informasi lain yang beredar, saya tidak bisa memastikan karena berada di luar materi klarifikasi,” katanya.

Lebih lanjut, Sutaryono menyampaikan bahwa Badan Kehormatan masih dapat meminta keterangan kembali apabila terdapat informasi atau temuan baru yang relevan. Apabila pemeriksaan oleh instansi berwenang menghasilkan temuan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik, informasi tersebut dapat menjadi bahan untuk menelaah langkah selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau nanti ada temuan atau informasi baru yang perlu diklarifikasi, tentu bisa kami undang kembali. Untuk sementara, klarifikasi sudah dilakukan berdasarkan keterangan yang disampaikan,” pungkasnya.

Adapun pengaduan yang disampaikan Kusnadi berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, dan perbuatan tercela yang diduga melibatkan anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Surat Badan Kehormatan tertanggal 26 Oktober 2026 menjadi dasar permintaan keterangan kepada pelapor untuk memperjelas persoalan yang diadukan.

Dugaan tersebut tetap perlu ditelaah melalui mekanisme yang berlaku. Ada atau tidaknya pelanggaran kode etik tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengaduan maupun keterangan awal, melainkan harus didasarkan pada pemeriksaan, bukti, dan ketentuan yang berlaku.

Pena
By.
Tedy
Editor
By.
Redaksi
Foto / Video
By.
Redaksi
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak