Lensa Today - Ribuan massa yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II dengan mendatangi Pendopo Kabupaten Indramayu, Kamis (30/4/2026). Aksi tersebut diwarnai berbagai tuntutan, terutama penolakan terhadap kebijakan revitalisasi tambak di wilayah pesisir Pantura yang dinilai merugikan masyarakat.
Massa aksi bergerak dari titik kumpul di halaman Kuliner Cimanuk menuju Alun-alun Indramayu, sebelum akhirnya berkonsentrasi di depan kantor Bupati Indramayu. Setibanya di lokasi, aksi diawali dengan kegiatan religius berupa sholawatan dan istigasah, kemudian dilanjutkan dengan orasi secara bergiliran.
Koordinator umum aksi, Hatta, menegaskan bahwa kedatangan mereka dilakukan secara damai untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir. Ia meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati Indramayu, agar bersedia menemui langsung massa aksi.
“Kami datang secara damai. Tolong temui kami, Pak Bupati. Tujuan kami ingin menyampaikan suara masyarakat pesisir Pantura yang menolak revitalisasi tambak,” ujar Hatta dalam orasinya.
Hatta menilai kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan ruang hidup masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari sektor tambak dan kelautan.
“Tidak ada kata lain, kami menolak. Kenapa ditolak? Karena jelas itu akan menghilangkan ruang hidup kami, khususnya masyarakat pesisir,” tegasnya.
Dalam aksinya, massa juga membawa simbol kritik berupa lima ekor biawak yang kemudian diserahkan kepada perwakilan pemerintah daerah, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP Indramayu, Asep Afandi. Selain itu, KOMPI juga menyerahkan petisi berupa tanda tangan masyarakat di atas kain putih sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.
“Simbol ini sebagai kritik kami kepada pemerintah. Kami ingin mengingatkan agar berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar yang hanya mencari keuntungan sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya pihak-pihak di lingkungan pemerintahan yang dinilai hanya mencari kepentingan pribadi dan berpotensi memengaruhi kebijakan publik secara tidak objektif.
Terkait kehadiran Bupati Indramayu, Hatta menyebut kepala daerah tidak menemui langsung massa aksi. Namun, aspirasi tetap diterima melalui perwakilan pemerintah daerah.
“Kami tidak terlalu mempermasalahkan apakah Bupati hadir atau tidak. Yang penting aspirasi kami tersampaikan,” katanya.
Meski demikian, pihaknya berharap Bupati Indramayu dapat berpihak kepada masyarakat pesisir dan berani mengambil langkah tegas dalam melindungi kepentingan warga.
“Kami berharap Bupati ada di belakang kami, membela masyarakat. Jangan takut, kami akan tetap mendukung,” pungkasnya.
Pena | By. | Tedy |
Editor | By. | Tedy |
Foto / Video | By. | Redaksi |