Lensa Today - Pelantikan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu periode 2026–2030 yang digelar di Pendopo Indramayu pada Rabu (22/4/2026), seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan penguatan organisasi olahraga daerah. Namun, prosesi tersebut justru memunculkan sorotan publik terkait legitimasi dan soliditas kepengurusan baru.
Absennya Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam agenda strategis ini menjadi perhatian utama. Ketidakhadiran kepala daerah dinilai sebagai sinyal belum optimalnya komunikasi dan sinergi antara KONI dengan pemerintah kabupaten. Padahal, dukungan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam menopang keberlangsungan program pembinaan olahraga.
Sejumlah pejabat tetap hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Indramayu Ahmad Syadali, Ketua Umum KONI Jawa Barat Muhammad Budiana, serta Ketua KONI Indramayu Yogi Kurniawan. Meski demikian, kehadiran mereka belum sepenuhnya mampu menepis kesan bahwa pelantikan berlangsung tanpa dukungan simbolik dari pucuk pimpinan daerah.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait kesiapan kepengurusan baru dalam membangun komunikasi politik dan memperkuat dukungan lintas sektor. Pengamat menilai, sejak awal kepengurusan, kemampuan menjalin hubungan dengan pemangku kebijakan menjadi kunci penting, terutama dalam memperjuangkan anggaran, fasilitas, serta kebijakan olahraga.
Alih-alih menjadi panggung konsolidasi, pelantikan tersebut justru mencerminkan adanya pekerjaan rumah besar dalam tubuh organisasi. Minimnya legitimasi yang dirasakan publik berpotensi memengaruhi kepercayaan terhadap kepengurusan baru, bahkan sebelum program kerja dijalankan.
Hingga acara berakhir, belum ada penjelasan resmi yang mampu meredam berbagai pertanyaan yang muncul. Akibatnya, kepengurusan KONI Indramayu periode ini tidak hanya dibebani target peningkatan prestasi, tetapi juga tantangan membangun kembali kepercayaan publik.
Situasi ini berpotensi membawa sejumlah konsekuensi. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah, program pembinaan atlet dikhawatirkan tidak berjalan optimal. KONI yang sangat bergantung pada alokasi APBD berisiko menghadapi kendala dalam pendanaan jika komunikasi politik tidak segera diperbaiki.
Selain itu, kepercayaan dari atlet, pelatih, hingga masyarakat olahraga bisa tergerus. Minimnya legitimasi juga berpotensi memicu dinamika internal organisasi, termasuk munculnya resistensi dari pihak-pihak yang merasa belum terakomodasi.
Di tingkat yang lebih luas, Indramayu berisiko kehilangan momentum dalam persaingan prestasi olahraga di Jawa Barat. Ketika daerah lain memperkuat konsolidasi, persoalan internal justru dapat menghambat langkah KONI Indramayu.
Tak hanya itu, peluang kerja sama dengan pihak swasta dan sponsor juga dapat terpengaruh. Dunia usaha cenderung mempertimbangkan stabilitas dan legitimasi organisasi sebelum menjalin kemitraan.
Dengan demikian, tantangan utama KONI Indramayu saat ini tidak hanya soal prestasi di arena olahraga, tetapi juga bagaimana membangun legitimasi, memperkuat komunikasi, serta mengembalikan kepercayaan publik sejak awal masa kepengurusan.
Pena | By. | Tedy |
Editor | By. | Tedy |
Foto / Video | By. | Redaksi |