Skema Anggaran Porprov 2026 Mulai Mendapat Kepastian, KONI Indramayu Soroti Kebutuhan Atlet hingga Peralatan Pertandingan

 

Lensa Today - Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama KONI Kabupaten Indramayu dan sejumlah perangkat daerah mulai mematangkan skema anggaran untuk mendukung kontingen Kabupaten Indramayu pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Pembahasan dilakukan dalam rapat konsolidasi Porprov Tahun 2026 yang digelar Kamis (1/10/2026) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut surat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu Nomor 400.4.11/1242/Dispara tanggal 23 September 2026 tentang permohonan penjadwalan pertemuan konsolidasi Porprov Tahun 2026.

Salah satu pembahasan utama menyangkut mekanisme penganggaran, termasuk pilihan antara penyaluran melalui hibah atau ditempatkan pada kegiatan perangkat daerah.

Kepala Dispara Kabupaten Indramayu, H. Ahmad Syadali, menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah daerah menginginkan dukungan anggaran Porprov disalurkan melalui mekanisme hibah. Namun, setelah dilakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi pemberian hibah dua kali untuk tujuan yang sama.

“Awalnya sebetulnya kita inginnya dihibah. Tetapi ada konsultasi dari pemerintah daerah ke Mendagri. Dari Mendagri ada pernyataan bahwa untuk hibah tidak boleh dilaksanakan dua kali,” ujar Ahmad Syadali.

Menurutnya, kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah daerah mencari mekanisme lain agar kebutuhan kontingen tetap dapat dipenuhi. Salah satu alternatif yang dibahas adalah menempatkan anggaran pada perangkat daerah dan melaksanakannya melalui mekanisme perjalanan dinas.

“Kalau mekanisme hibah tidak bisa, anggarannya ditaruh saja di SKPD. Berat tidak berat, bagaimanapun juga ini bagian dari kewajiban kita yang harus dilaksanakan,” katanya.

Ahmad Syadali mengatakan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan penggunaan pihak ketiga atau event organizer (EO). Namun, mekanisme tersebut dinilai memiliki konsekuensi terhadap efisiensi anggaran karena sejumlah komponen seperti konsumsi, hotel dan perjalanan dapat dikenakan pajak.

“Kalau dengan EO ada keuntungan, tetapi ada nilai yang hilang. Makan, minum, hotel, perjalanan juga ada PPh dan PPN. Otomatis anggarannya berkurang,” jelasnya.

Karena itu, dalam pembahasan bersama muncul alternatif penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dengan tetap menyiapkan mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

“Kalau begitu, perjalanan dinas SPPD saja, jangan pakai EO,” tegas Ahmad Syadali.

Namun, penerapan mekanisme tersebut membutuhkan penyesuaian regulasi karena atlet, pelatih dan ofisial kontingen Porprov bukan seluruhnya berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah daerah kemudian membahas percepatan penyusunan dan harmonisasi Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar pelaksanaan anggaran agar kebutuhan kontingen dapat diakomodasi secara administratif.

“Ini hal yang prioritas. Kami berharap provinsi juga bisa mempercepat harmonisasi berkaitan dengan ini. Mekanismenya memang menjadi kewenangan daerah dan dikeluarkan oleh bupati, tetapi tetap harus melalui proses harmonisasi dan petunjuk teknis,” ujar Ahmad Syadali.

Ia juga mengajak KONI dan pihak-pihak yang memiliki akses ke pemerintah provinsi untuk bersama-sama mendorong percepatan proses tersebut.

“Termasuk KONI, teman-teman yang punya akses di provinsi, sama-sama kita dorong percepatan kondisi ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Indramayu, H. Yogi Kurniawan, S.T., melalui Sekretaris Umum KONI Kabupaten Indramayu, H. Maman Kostaman, S.H., mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah kebutuhan penting dalam rapat konsolidasi.

Menurut Maman, dukungan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari nominal, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan durasi pertandingan masing-masing cabang olahraga.

“Yang jelas, KONI menyampaikan agar pelaksanaan Porprov, khususnya kebutuhan cabor, atlet dan ofisial, bisa terakomodasi sesuai durasi atau lamanya pertandingan. Itu yang menjadi perhatian penting,” ujar Maman.

Ia menjelaskan, kebutuhan atlet juga tidak dapat disamaratakan. Kebutuhan makan dan nutrisi, misalnya, harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga.

“Misalnya atlet angkat besi membutuhkan asupan protein, karbohidrat, vitamin dan suplemen. Kebutuhannya tentu berbeda dengan atlet dari cabang olahraga lain. Jadi kebutuhan makan dan nutrisi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing cabor,” jelasnya.

Selain uang makan dan kebutuhan selama pertandingan, mekanisme pencairan anggaran juga menjadi perhatian KONI. Dalam rapat, unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyampaikan adanya mekanisme Tambahan Uang (TU) yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan anggaran di muka.

Dengan mekanisme tersebut, kata Maman, cabang olahraga diharapkan tidak perlu terlebih dahulu menalangi biaya keberangkatan, penginapan maupun kebutuhan kontingen.

“Artinya, kebutuhan atlet bisa dipenuhi dari awal. Mulai keberangkatan, penginapan sampai kebutuhan makan. Ini menjadi jaminan bahwa cabor tidak harus menalangi terlebih dahulu,” katanya.

Meski demikian, KONI menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam anggaran, terutama perlengkapan pertandingan dan tambahan uang saku atlet.

Maman mengatakan, KONI telah mengajukan proposal dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada sejumlah perusahaan, di antaranya RU VI Pertamina Balongan, PT Polytama Propindo dan PLTU Sumuradem.

“Untuk kebutuhan yang belum ter-backup, kami berharap ada komitmen dan perhatian pemerintah daerah untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang sudah menerima proposal CSR dari KONI agar memberikan dukungan bagi pelaksanaan Porprov,” tuturnya.

Menurutnya, kebutuhan perlengkapan pertandingan pada sejumlah cabang olahraga cukup besar. Beberapa cabor membutuhkan perlengkapan khusus yang nilainya dapat mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah untuk setiap atlet.

“Kebutuhan peralatan pertandingan ini cukup besar. Misalnya karate, judo, kempo, sambo maupun kickboxing memiliki perlengkapan khusus. Untuk kickboxing, misalnya, satu set pakaian tanding beserta body protector, pelindung kaki dan kepala bisa mencapai sekitar Rp12 juta,” jelas Maman.

Maman berharap hasil konsolidasi tersebut dapat memberikan kepastian bagi seluruh cabang olahraga, atlet, pelatih dan ofisial sehingga mereka dapat berkonsentrasi menghadapi pertandingan.

“Harapannya, seluruh kebutuhan pelaksanaan Porprov bagi cabor, atlet dan ofisial bisa terwadahi secara maksimal sesuai durasi pertandingan, termasuk kebutuhan transportasi, penginapan, konsumsi, uang saku, perlengkapan pertandingan dan asuransi,” pungkasnya.

Pena
By.
Tedy
Editor
By.
Tedy
Foto / Video
By.
Redaksi
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak