Lensa Today - Pasca aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) terkait tuntutan pembatalan revitalisasi tambak pesisir, dinamika di tengah masyarakat terus berkembang. Kekecewaan massa memuncak setelah tiga kali upaya audiensi dengan Bupati Indramayu tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya aksi berujung pada perusakan sejumlah fasilitas umum di kawasan Alun-alun Indramayu.
Situasi ini semakin menjadi perhatian publik setelah beredarnya video penggalangan dana berupa pengumpulan koin oleh petani tambak pesisir. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kerusakan fasilitas umum yang terjadi saat demonstrasi.
Sebelumnya, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam keterangannya di halaman Pendopo Indramayu Kamis (2/4) sore, menyampaikan bahwa tindakan perusakan oleh oknum pendemo telah merugikan masyarakat luas. Ia menyebut total kerusakan ditaksir mencapai hampir Rp100 juta.
“Kerusakannya cukup banyak, hampir Rp100 juta. Itu uang rakyat, tapi dirusak. Bahkan tulisan ‘Indramayu’ di depan juga dihancurkan,” ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, muncul gerakan pengumpulan koin yang dilakukan langsung oleh masyarakat dengan mendatangi wilayah tambak. Dalam video yang beredar pada Sabtu (4/4/2026), tampak warga berkumpul secara sederhana, mengumpulkan koin demi koin sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak.
Menanggapi fenomena ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., menyampaikan apresiasi sekaligus keprihatinan. Ia menilai aksi tersebut mencerminkan kesadaran sosial masyarakat, khususnya petani tambak, yang tetap menjunjung tinggi tanggung jawab meski berada dalam situasi sulit.
“Saya melihat ini sebagai bentuk ketulusan masyarakat. Mereka mungkin kecewa karena tidak pernah ditemui, tetapi tetap menunjukkan tanggung jawab dengan mengumpulkan koin. Ini patut diapresiasi,” ujar Sirojudin.
Menurutnya, para petani tambak selama ini hanya memperjuangkan hak dan keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, ia menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat pesisir Indramayu.
Sirojudin juga menegaskan pentingnya pemerintah daerah membuka ruang dialog yang lebih luas dan terbuka dengan masyarakat terdampak. Ia menilai komunikasi yang tidak berjalan baik dapat memicu kesalahpahaman hingga berujung pada tindakan yang tidak diinginkan.
Lebih lanjut, ia meminta agar kebijakan revitalisasi tambak pesisir dikaji ulang secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat sebagai pihak utama yang terdampak.
“Petani tambak ini harus kita lindungi. Mereka menggantungkan hidup di sana. Kalau ada kebijakan, harus benar-benar melibatkan mereka, bukan justru mengabaikan suara mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang sah dan dilindungi undang-undang. Namun demikian, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak dilakukan secara anarkis maupun merusak fasilitas umum.
Menurutnya, tindakan anarkis yang terjadi kemungkinan dipicu oleh kekecewaan karena aspirasi tidak mendapat respons, termasuk belum ditemuinya perwakilan massa oleh Bupati Indramayu dalam beberapa kesempatan audiensi.
Untuk itu, Sirojudin menegaskan bahwa DPRD siap memfasilitasi pertemuan antara KOMPI dan Pemerintah Kabupaten Indramayu guna mencari solusi terbaik yang mengakomodasi semua pihak.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi aksi serupa yang berujung ricuh, dan seluruh pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog sebagai jalan utama penyelesaian.
Di sisi lain, gerakan pengumpulan koin yang terus berjalan kini menjadi simbol bahwa di tengah konflik, semangat gotong royong dan tanggung jawab sosial tetap hidup di tengah masyarakat Indramayu.
Pena | By. | Tedy |
Editor | By. | Tedy |
Foto / Video | By. | Redaksi |